Masih mau (bangga) jadi wartawan?

Posted on November 6, 2012

2


Image

 

C’mon fill me with news!

Kurang lebih begitulah respon adik sepupu, yang saat ini sedang berada di Seattle untuk menamatkan pendidikan setara SMA, ketika saya iseng bertanya via fasilitas bercengkrama di telepon genggam mengenai masalah beberapa ruas trotoar di Jakarta dijadikan tumbal mobilitas kendaraan bermesin dan beroda.

“NewsNews yang mana?” Pikir saya waktu itu. Karena bagi saya, kategori berita itu pastilah berbeda. Maksudnya kategori kebutuhan akan sebuah berita. Saya yakin bahwa setiap orang membutuhkan berita untuk dikonsumsi, meskipun porsinya tak lebih dari sebuah adegan bergunjing ala iklan deterjen.

Akhirnya perbincangan kali itu, saya lebih mengarahkan pada posisi jakarta sebagai gotham. Dan ia pun menyetujuinya. Sehingga bermuara pada film batman seri terbaru ketimbang trotoar yang dijadikan mukadimah.

Mungkin bagi saya sekarang, dinamika dunia musik sudah tidak terlalu menarik. Tapi belum tentu hal ini berlaku pula bagi anda kan? Atau menurut anda bahwa gerakan menolak kantong kresek ketika berbelanja di gerai kelontong berakhiran nama bulan ketiga itu adalah sebuah langkah yang paling baik sebagai bukti nyata go green, bagi saya hal itu malah tidak memiliki makna lebih selain tren.

 

What news are you?

Kalau cukup beruntung, 4 kata itu bisa dijumpai di papan reklame kota anda. Waktu itu saya melihatnya di sekitar daerah Solo-Sragen. Sebenarnya what news are you merupakan sebuah slogan (atau mungkin, program) terbaru dari sebuah produk rokok yang cukup akrab dengan dunia pemuda-pemudi.

Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak ingin membahas rokok tersebut. Ataupun gerakan anti maupun pro terhadap rokok, melainkan perihal news-nya itu sendiri. Masih seperti pertanyaan sebelumnya: news yang mana? Berita yang seperti apa?

Sebelum beranjak menuju niat saya untuk menyalin tulisan dari Seno Gumir Ajidarma yang berjudul, ‘JANGAN (TERLALU) PERCAYA MEDIA MASSA: Percayalah, pengelola media sama bodohnya dengan kita’. Saya ingin mengutip sebagian dari artikel yang ditulis oleh orang yang sama, dalam sebuah buku yang berjudul: Kentut Kosmopolitan.

Kecuali bagi korban, bencana adalah representasi media, tempat bencana suatu ketika bisa menjadi “dahsyat” dan “dramatik”, tetapi yang jika terulang terus menerus bisa berkurang efeknya bagi penerima berita. Dengan kata lain, jika teknik dan gaya pemberitaan berlebihan, bencana akan diterima sebagai berita sensasional yang”menghibur” – ini akan menjadi “standar bencana”, malah bukan tak mungkin penerima berita berharap “hiburan”-nya akan lebih dahsyat dan lebih dramatik lagi. Jika tidak, maka korban seolah-olah kurang layak diberi empati.

~Seno Gumira Ajidarma (‘STANDAR BENCANA?: Sekitar imunitas karena sensasi media’, Tabloid Djakarta! – Februari 2007)

Sebentar, jangan tergesa melakukan penafsiran (interpretasi), yang keseringan diimprovisasi menjadi persepsi dengan maksud terlihat intelek tapi berujung pada keadaan sebaliknya. Sebab, masih ada yang (rasanya) sayang untuk dilewatkan.

Dibandingkan banjir, yang menenggelamkan dan barangkali membunuh, bagi media pascabanjir kurang memenuhi syarat sebagai berita penting. Pascabanjir hanyalah bagian saja dari kelengkapan berita banjir – begitu banjir usai, berita kembali ke berita-berita kenegaraan, kebijakan ekonomi pemerintah, dan lain sebagainya: sebagai suatu kode, mitos pascabanjir tidak memiliki kode penting apalagi kode komersil.

Begitulah, Jakarta pascabanjir tidak sensasional seperti air bah dijalanan, tetapi ibarat benalu yang menggerogoti gizi – jelas ada, tapi bagai media seperti tiada, karena bagi media hanya berlaku hukum “aku menggemparkan karena itu aku ada”

Namun denotasi mendapat konotasi baru jika yang bergulat dengan pascabajir adalah Homo Jakartensis yang disebut selebritis (mengikuti celebrity mestinya selebritas), tetapi siapa pesohor (nah, ini terjemahan resminya) yang merasa perlu kekumalan hidupnya tergelar di media massa? Para pesohor menelpon wartawan meski hanya kejentit jarinya, apalagi jika mau kawin atau punya anak, tetapi tentu tidak jika rumahnya terendam lumpur. Tidak cocok dengan citra pesohor dong. Itulah, meski perumahan mewah juga ikut terendam sampai ke atap, lumpur banjir seperti hanya memberikan satu konotasi: sial bener dah! Jangan sampai konotasi terkukuhkan dalam media massa dan menjadi mitologi baru: pesohor itu rumahnya terendam banjir. Cerita ini “tak layak berita”, jadi malah harus dirahasiakan.

Demikianlah, peristiwa alam tidak pernah menjadi peristiwa itu sendiri, bahkan usaha menganggapnya “murni” sebagai peristiwa alam saja juga merupakan konotasi. Menarik bahwa denotasi atawa “arti sebenarnya” ternyata tidak ada kecuali kesepakatan akan apa yang akan dianggap “arti sebenarnya”; segala sesuatu berlangsung dari sudut pandang tertentu. Setiap hari terproduksi mitos-mitos baru, tempat mitos sebelumnya akan tersingkir oleh mitos sesudahnya. Di televisi, peristiwanya bahkan berlangsung dalam hitungan menit – hanya yang diulang-ulang akan terkenang. Namun sampai kapan?

De saussure, Barthes, lantas Derrida, struktur bahasa diberi makna lantas dibongkar lagi. Dunia telah menjadi sistem tanda yang membentuk cerita, pembaca dunia menuliskan teks penafsiran dalam kepala untuk dibaca – alias dibongkarnya – sendiri. Pascabanjir adalah sebuah dunia terbuka, tetapi media massa seperti televisi telah menyempitkan dunia dalam dominasi selera yang sangat terbatas, yakni selera yang teracu (dan terkacaukan) dengan keliru kepada angka-angka acak decoder elektronik yang tak paham makna.

~Seno Gumira Ajidarma (‘PASCABANJIR:  Permainan makna bencana dalam media’, Tabloid Djakarta! – Maret 2007)

Setelah membaca dua kutipan di atas, mungkin terkesan bahwa sumber kesalahannya adalah televisi. Tapi apa benar (hanya) dia yang salah?

Berpijak pada kategori warta dalam sebuah sistem niaga, maka televisi jelas sekali tidak bersalah. Sebagai sebuah lembaga berbasis keuntungan finansial demi menafkahi mesin-mesin penggerak yang bernanung di dalamnya, baik media cetak, radio, televisi bahkan internet sekalipun, pasti membutuhkan wujud maha esa yang kasat mata: Uang.

Tak perlu jauh-jauh bicara tentang uang dalam konteks media massa, kita saja kalau perlu kencing di wc umum yang tersedia di terminal pasti membutuhkan uang minimal seribu rupiah. Apalagi media massa yang permasalahan (keseringan dianggap) lebih darurat dari sekadar urusan eksresi?

Meskipun (tak jarang) esensi warta yang dihasilkannya tak lebih berarti dari sebuah hasil yang rutin diproduksi oleh makhluk di seluruh belahan bumi manapun yang memiliki pantat. Sebut saja defekasi, kalau anda masih sungkan menyebutnya dengan kata berak.

Jadi sekarang siapa yang salah? Medianya atau konsumennya?

Konsumen (baca: masyarakat) seringkali berujar bahwa berita yang dihasilkan oleh media A atau B adalah sampah. Tapi ingat, media massa punya jurus penangkal maut, jurus itu bernama “atas kebutuhan masyarakat”.

Ingat, ke-bu-tuh-an. Dengan tingkat urgensi yang lebih krusial ketimbang keinginan. Dengan kata lain, jika masyarakat tidak butuh, media massa jelas tidak akan memuatnya. Begitu kan logika sederhananya?

Sehingga kalau kita komplain tentang berita A atau B adalah sampah, maka kita memang (benar-benar) butuh sampah karena media massa secara terang-terangan memuatnya. Bahkan tak jarang dengan porsi yang melebihi takaran.

Bagaimana penyikapannya? Saran saya, tidak usah (sibuk) berujar kalau yang kita baca, dengar dan saksikan itu adalah (berita) sampah, langkah yang tepat adalah lekas buang pada tempatnya. Semudah menanggulangi banjir dengan tindakan preventif, buanglah sampah pada tempatnya.

Kalau kita sedang membaca, lantas menemukan sesuatu yang dikategorikan sampah, lekas lewati bagian itu. Sedangkan kalau sedang mendengar atau menyaksikan, caranya adalah mengganti saluran. Semudah itu sebenarnya. Tanpa perlu menuntut mulut untuk bekerja ekstra, dan mengoptimalkan organ tubuh lain demi terciptanya perubahan.

Lantas, apa dengan menganjurkan buang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung saya juga menyalahkan Seno? Hahaha, mana berani saya? Saya justru semakin taat menjadi makmumnya karena (merasa) sudah diberi landasan yang tepat untuk berani berujar demikian.

Berujar apa? “Tanpa perlu menuntut mulut untuk bekerja ekstra, dan mengoptimalkan organ tubuh lain demi terciptanya perubahan.” Itulah poin yang ingin saya tekankan.

Dalam sebuah kesempatan, tepatnya ketika proses pengerjaan tugas akhir demi menyudahi derita berkepanjangan akademis di lingkup kampus, saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah seorang yang bekerja di sebuah media massa yang berjibaku di lingkup musik.

Pada kesempatan itu kami berbincang tentang media alternatif, dan entah bagaimana skenarionya, tiba-tiba saja saya bertanya (kurang lebih) seperti ini:

“Lantas, apabila si alternatif itu bisa menggeser posisi arus utama (mainstream) apa kelak di kemudian hari ia akan menjadi mainstream?”

Kemudian narasumber itu menjawab (kurang lebih) seperti ini:

“Menurut saya, apapun yang sudah mencapai status quo, cepat atau lambat ia akan menjadi mainstream. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan jika suatu saat si alternatif itu akan menjadi mainstream dan pastinya, akan timbul alternatif yang lain.”

Pernyataan narasumber itu serta merta mengingatkan saya pada epos revolusi kuba yang dilakukan oleh Fidel Castro Cs demi menggulingkan pemerintahan Fulgencio Batista melalui jalan kudeta.

Cerita tentang persinggungan antar kelas ini (bagi saya) sangat menarik untuk disimak, hal ini karena saya rasa tidak lepas dalam sendi kehidupan kita sehari-hari meskipun tanpa adanya gerakan angkat senjata. Bukankah selama ini kita sudah terhegemoni dengan baik dan benar?

Bicara soal hegemoni, saya jadi ingat pada penyederhanaan penafsiran yang dilakukan Seno Gumira Ajidarma tentang sebuah kondisi dalam kajian budaya. “Dalam modifikasi Stuart Hall atas teori hegemoni Antonio Gramsci, disebutkan bahwa untuk menghadapi wacana kelompok dominan, terdapat tiga posisi hipotesis: menerima, bernegosiasi atau melawan.”

Atau dengan bahasa medisnya (setelah saya bolak-balik di beberapa situs),

Menurut Reception Theory, Stuart Hall melihat: “Jika khalayak melakukan penyandian balik (decoding) dalam suatu komunikasi, maka terdapat tiga posisi hipotekal: dominan-hegemonis, ternegosiasi, dan oposisi.” Teori ini didasarkan pada pengembangan teori hegemoni Antonio Gramsci, dimana dalam penjelasannya lebih lanjut tentang teori tersebut, Gramsci mendefinisikan kata counter hegemony sebagai khalayak yang tidak selalu tertipu untuk menerima dan memercayai apa pun yang diberikan oleh kekuatan yang dominan.

Nah sekarang pilihannya sudah dipersempit jadi tiga: patuh, negosiasi atau melawan.

Kalau ingin patuh silahkan jalankan dengan baik. Jika bernegosiasi yang dipilih, perbanyak gunakanlah otak dan mulut demi terciptanya kesepakatan. Dan bila (benar) ingin melawan, libatkanlah organ tubuh lain (selain otak dan mulut) untuk bekerja mencapai tujuan.

Bukankah proses mendominasi juga perlu lebih dari sekedar bercakap-cakap? Lantas kenapa wacana perlawanan hanya bisa terucap? Apa karena konotasi wacana yang dikenal selama ini memang hanya sebatas berbincang tak tentu arah? Kalau benar begitu, sungguh naas bagi siapapun yang sudah terlanjur berkenalan dengan si wacana yang berhenti pada cengkrama.

 

Wartawan dan media

“Para pesohor menelpon wartawan meski hanya kejentit jarinya, apalagi jika mau kawin atau punya anak, tetapi tentu tidak jika rumahnya terendam lumpur.” Masih ingat dengan kalimat itu dong? Kalau lupa, silahkan tengok sedikit ke atas.

Nah, sekarang perkenankan saya memberikan sedikit contoh tentang perdebatan usang yang berumur panjang (dan akan terus diperingati ulangtahunnya) tentang profesi tersebut.

Dalam contoh kali ini saya akan menyertakan tulisan dari Edy A Effendi yang berjudul ‘Idealisme: Kuburan Massal kaum jurnalis (Catatan untuk Ignatius Haryanto)’ http://budisansblog.blogspot.com/2012/10/idealisme-kuburan-massal-kaum-jurnalis.html dan sebuah tulisan yang menanggapinya, karya Prys Pry yang berjudul ‘Jurnalis Belum Mati: Tanggapan Untuk Esai Kompas Minggu Edy Effendi’ http://jakartabeat.net/humaniora/kanal-humaniora/analisis/item/1583-jurnalis-belum-mati-tanggapan-untuk-esai-kompas-minggu-edy-effendi.html#.UJdSIW_MgUM

Pada bagian akhir tulisan, bung Prys menulis seperti ini, “Esai berikut ini tidak ditujukan untuk serta-merta membantah paparan tersebut dan memosisikan Edy di pihak yang salah. Sebab esai ini pun tak akan lepas dari bias background jurnalistik yang saya geluti. Sama seperti Edy yang menulis dengan bias background kepenyairannya.”

Nah, saya juga mengamini pernyataan bung Prys tersebut. Saya menulis ini juga dengan bias profesi yang pernah saya geluti, dan pastinya tentang sedikit cerita didalamnya. Karena saya akui kalau saya adalah tipe orang yang tidak paham teori, sebuah kelemahan yang (kadang) merugikan dan menguntungkan.

Menyebut kata wartawan, dan kemudian mencarinya dalam KBBI maka definisi inilah yang (kurang lebih) akan didapatkan, “Orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi”. Singkat, padat dan jelas!

Sekarang, tingal mengusut untuk media massa ia memuat beritanya? Kalau untuk media massa yang segmennya penggemar musik, berarti dia merupakan hamba dari sistem industri musik. Kalau untuk media massa yang segmennya penggemar olahraga, berarti dia merupakan hamba dari sistem industri olahraga.

Begitu juga dengan nasib media massa yang lainnya, yang merupakan hamba dari sebuah sistem industri …… (silahkan isi sendiri sesuai segmennya, atau substansi beritanya)

Hasil pengamatan saya tentang wartawan, selama ini saya sungguh jarang (bahkan dapat dikatakan tidak pernah) menjumpai seorang wartawan yang kartu identitasnya tidak ada tulisan PERS. Hampir semua kartu identitas wartawan, pasti memiliki tulisan itu. Dan kalau sudah melihat tulisan itu, dijamin anda akan melihat keajaiban yang terkadang diluar kemampuan nalar anda.

Bagi yang memiliki teman atau kerabat yang bekerja sebagai wartawan, anda pasti pernah mendengar cerita tentang bagaimana ia terbebas dari jeratan polisi ketika ada razia padahal ia tidak membawa STNK. Apa rahasianya? Kartu sakti!

Cerita tentang masuk konser gratis juga berasal dari sumber yang sama, kartu sakti. Lantas cerita apalagi? Banyak kalau anda mau mendengarkan cerita dari rekan anda yang profesi sering diistilahkan dengan kuli tinta.

Saya sendiri pernah membuat seorang oknum berseragam coklat yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor menjadi pusat pasi di tengah malam karena sebuah alasan, saya sebal dengan lagaknya yang petantang-petenteng.

Bahkan baru-baru ini saya mendapat cerita dari seorang pegawai instansi pemerintahan tentang tindakan yang dilakukan oleh atasannya perihal penyalahgunaan tanah wakaf, hanya karena saya dikenaklan oleh seorang teman sebagai orang yang pernah bekerja di media massa.

Kembali kepada subjudul di atas, saya hanya ingin bertanya, apakah benar konteks wartawa sesingkat, sepadat dan sejelas itu? Haruskah ia memiliki surat kabar dan/atau majalah dan/atau radio dan/atau televisi untuk memuat hasil kerjanya yang dimitoskan sebagai berita?

Secara serampangan saya coba bandingkan dengan istilah dermawan, budayawan, sastrawan bahkan hartawan. Apakah imbuhan ‘-wan’ disana mendefisikan secara singkat, padat dan jelas tentang instansi atau asosiasinya?

Apakah dermawan itu harus selalu identik dengan kotak amal? Apakah budayawan itu harus identik dengan batik? Apakah satrawan harus identik dengan antologi puisi di saku? Dan apakah hartawan harus identik dengan standarisasi mutlak sebuah mata uang?

Pernah saya bertanya ke rekan-rekan milis SGA tentang identitas Seno Gumira Ajidarma yang ditulis sebagai wartawan oleh harian Kompas ketika ia menghasilkan sebuah essai berjudul ‘Komik dan Identitas Indonesia’ yang dimuat di harian tersebut berselang beberapa hari setelah R.A Kosasih meninggal dunia.

Waktu itu saya bertanya, “Kalau SGA ditulis wartawan saya ingin mengetahui ia bekerja untuk instansi apa?” Meskipun sampai detik ini pertanyaan tersebut tidak terjawab, namun saya mendapatkan jawaban yang lebih menyenangkan dari rekan veven. Biar saya sertakan versi tanpa edit, di bawah ini.

kurasa kita tak perlu repot penasaran dgn predikat SGA sebagai wartawan, atau
pewarta, atau juruwarta, atau jurnalis.
predikat tsb tak harus mengacu pada nama media kan? acuannya adalah bahwa SGA
mewartakan informasi ke khalayak. itu yg lebih relevan.
dulu, almarhum rosihan anwar, saban kali menulis juga diberi predikat “wartawan”
(pake tambahan “senior”).
kalau mau pinjam istilah nyinyir (entah siapa memulai), sebut sajaah WTS:
wartawan tanpa suratkabar — dan SGA toh tak sebatas menulis di suratkabar,
melainkan juga majalah, tabloid, dst.

Sebelum menuju pada akhir tulisan, dimana sudah saya janjikan untuk meberikan salinan tentang artikel yang berjudul ‘JANGAN (TERLALU) PERCAYA MEDIA MASSA: Percayalah, pengelola media sama bodohnya dengan kita ‘ perkenankan saya untuk mengutarakan pendapat lewat dua paragraf berikut.

Buat saya, kalau definisi wartawan seperti yang dijelaskan oleh KBBI, tentunya dengan kondisi yang sudah saya paparkan di atas, saya jelas tidak mau dan tidak bangga pada profesi tersebut. Namun jika mengarah pada penjelasan rekan di milis SGA, yang berujar tentang istilah nyinyir mengenai WTS sekalipun, sudah pasti saya akan menerimanya dengan tulus.

Lantas bagaimana dengan mantan wartawan, wartawan bahkan calon wartawan yang lain? Itu tergantung dari sampai sejauh mana mereka memaknai kata pengabdian, apakah sebatas kepada instansinya berbasis industri ataupun kepada bentuk yang lain. Tentunya sebuah bentuk yang hanya diimani oleh mereka sendiri dan pasti kaumnya.

JANGAN (TERLALU) PERCAYA MEDIA MASSA:

Percayalah, pengelola media sama bodohnya dengan kita

Kalau media massa tidak bisa dipercaya, lantas siapa yang bisa dipercaya? Barangkali tidak ada—dan inilah celakanyha hidup di dunia yang terbentuk oleh makna, karena dalam proses pembermaknaan berlangsunglah pertarungan antar makna untuk menggapai kuasa. Sedangkan kuasa atas makna tak lebih dan tak kurang adalah suatu kibul. Makna memang begitu pluralnya sehingga tiada satu pun kuasa atas makna bisa diterima sebagai penafsiran absolut.

Orde baru sudah membuktikan, bagaimana kekuasaan atas makna adalah mungkin: mulai dari penafsiran atas Pancasila, Peristiwa G 30 S, pencaplokan Timor Timur, istilah-istilah seperti kritik membangun, stabilitas, sampai bebas bertanggungjawab, makanya tidaklah bebas tafsir. Semua itu ada “juklak”-nya, akronim menyebalkan dari petunjuk pelaksanaan. Prosedur yang sudah berlangsung puluhan tahun itu, sebagai kebiasaan yang diajarkan Orde Lama, sangat berperan dalam proses internalisasi: kondisi itu diterima sebagai kodrat.

Apakah dengan begitu reformasi telah membebaskan belenggu makna? Tentu saja tidak, karena hegemoni makna sebetulnya juga merupakan konstruksi bersama. Tidak datang hanya dari negara, tapi juga oleh para penerimanya, sehingga ketika administrasi penguasa berganti, sebenarnya tidak berarti konstruksi yang tercokolkan dalam internalisasi berpuluh tahun itu juga berganti. Praktik kekerasan sebagai solusi misalnya, yang semakin marak setelah reformasi, bisa dibaca sebagai akibat dari satu-satunya bahasa yang dikenal dari penguasa sebelumnya—kedamaian telah menjadi sesuatu yang terlalu asing. Bahasa yang dikenal hanyalah bahsa kalah dan menang.

Salah satu wilayah pertarungan makna adalah media massa, karena media massa seolah-olah diterima sebagai representasi kenyataan, sehingga barang siapa mempunya sedikit upaya untuk melakukan klaim kebenaran atas kenyataan, dia harus menguasai media massa. Kondisi ini semakin dimatangkan oleh indikasi, bahwa wartawan yang seharusnya melakukan pembongkaran klaim kebenaran manapun, lebih sering terlihat menyusun klaim kebenarannya sendiri. Sang wasit ikut menendang bola. Media massa membangun realitas seperti yang ingin diyakinkannya kepada pembaca, atau pendengar, atau pemirsa, atau apapun namanya.

Kalau mau diperiksa, faktor apa saja yang ikut membentuk konstruksi kenyataan seperti yang diinginkannya untuk dipercaya publik, maka faktanya pun akan menjadi mengerikan, karena media massa terandaikan hanya bisa hidup jika laku dijual. Media massa terikat hukum-hukum perdagangan, dan seberapa pun profesionalirinsip yang tidak bisa dipisahkan, tidak ada jurnalisme yang pernah dan akan pernah menjadi netral. Situasi semacam ini mempunyai kontribusi langsung kepada representasi kenyataan media massa. Tepatnya: media massa yang ingin dijual memang harus (mampu) menjual diri. Tentu saja, semakin canggih kiat media massa bersangkutan semakin tampil sebagai seolah-olah tidak menjual diri—padahal tujuannya adalah ingin dibeli.

Maka, dengan satu dan lain cara, media massa akhirnya terbentuk oleh konstruksi jurnalisme dalam bisnis kapitalis: menerbitkan koran harus menguntungkan, dan segala usaha dilakukan untuk mendatangkan keuntungan itu. Anehnya, sejumlah kiat jurnalisme komersil—kiranya dapat kita sebut begitu—memang mendukung syarat-syarat perdagangan tersebut, karena orientasinya adalah merengkuh publik sebanyak dan seluas-luasnya. Tidak mungkin tiada yang dikorbankan untuk itu. jurnalisme komersial telah mengorbankan kepentingan pembaca, dengan kecenderungannya untuk menekankan urgensi warta yang dibawakannya, dengan menjadikannya seolah-olah sangat urgen, dan kerena itu sangat layak dibeli.

Ini membuat realitas tersusun berdasarkan hirarki urgensi yang hanya seolah-olah itu, yang tentu saja membuatnya jadi semu—artinya yang semu ini diandaikan sebagai representasi kenyataan. Jelas siapapun akan terkecoh. Kadang-kadang penyuysun beritanya juga terkecoh oleh dirinya sendiri: betapa tulisannya menjadi sebuah dunia, karena tidak dibaca sebagai tulisan, tetapi sebagai kenyataan. Hmm…

Apakah hirarki urgensi itu keliru? Barangkali tidak. Namun tidak mungkin tanpa dilema. Kehadiran Megawati pada upacara kemerdekaan Timor Leste adalah penting,tetapi korban-korban penduduk sipil tak bernama dalam konflik senjata di Aceh tentu tak boleh dibiarkan. Bukankah begitu sering media massa membiarkan korban-korban bergelimpangan ini sebagai pelengkap penderita saja, ditelan hiruk pikuk kegemerlapan bintang-bintang sepakbola misalnya?

Ketika para tokoh politik dan kaum intelektual hadir hanya sebagai selebritas, media massa menjadi panggung bagi badut-badut yang genit. Siapa pun yang berdandan agar tampil menarik di media massa adalah badut—dan para pemirsa menikmatinya dalam hukum pasar bernama jual beli sebagai hiburan dari panggung sensasi. Dengan demikian, memang telah berlangsung reduksi atas urgensi konstruksi dan representasi kenyataan secara drastis.

Di negeri dengan sindroom kemiskinan seperti di Indonesia, hal itu tidak terlalu aneh. Indonesia adalah negeri dengan mentalitas utang, karena hanya utanglah yang membuatnya berjalan dengan kepala tegak. Ini juga indikasi betapa segalanya dibangun dengan atmosfer yang semu.

Media massa Indonesia, betapapun, menjadi bagian dari dan ikut menghadirkan kembali realitas semu itu. Masalahnya sekarang, apakah terdengar begitu mengerikan? Apakah tidak ada penyadaran yang bisa dilakukan untuk membongkar konstruksi itu? tidak mungkinkah menggalang suatu sikap kritis atas hegemoni makna yang merajalela? Masih mungkinkah dilakukan suatu penolakan atas kalim makna yang kadang terasa tiada semena-mena? Negosiasi macam apa yang bisa dilakukan atas “ketertindasan” (sukarela) hegemonik semacam itu?

Persoalannya kemudian, antara yang ditolak dan yang menolak, siapakah kiranya yang sahih sebagai yang “benar”, karena argumen penolakan pun adalah suatu konstruksi, dan dengan suatu cara akan menjadi hegemonik juga, yang pada gilirannya melahirkan ketiadaan pegangan yang menggelisahkan. Seperti di awal tulisan ini: lantas siapakah yang bisa dipercaya?

Sampai di sini, klise berlanjut dengan perbincangan bahwa konstruksi memang akan selalu dibangun dan dihancurkan kembali dalam perbincangan. Namun perbincangan hanya dilakukan dalam komunikasi yang setara, yang bukan hanya saling bicara, tapi juga terutama saling mendengar. Celakanya ini berarti dilema lanjutan. Mengapa? Selain karena tidak pernah terjadi kesetaraan yang adil sepanjang sejarah—sehingga istilah alternatif hany menjadi hadiah hiburan—sangat sulit kepentingan bisnis yang berada di atas angin untuk mendengarnya.

Itulah sebabnya saya katakan, jangan percaya media massa karena media massa mematok hegemoni makna atas dasar jurnalisme komersial, yang menghadirkan kembali realitas berdasrkan hierarki urgensi—melalui prosedur konstruktif dengan acuan kepantingan bisnis.

Tentu dunia tidak akan menjadi kiamat dengan ini. Selama kita tidak terlalu percaya kepada media massa, dalam pengertian untuk bersikap kritis—karena sikpa kritis inilah yang akan membawa emansipasi. Artinya bahwa dihadapan media kita berada dalam posisi setara, sebab memang sadar akan konstruksi makna hegemonik yang dapat selalu dibongkar kembali.

~Seno Gumira Ajidarma (majalah Matra, Juli 2002)

——-

Bebas untuk dikomentari, silahkan saja, mumpung berkomentar masih gratis.

——-

Agung Rahmadsyah

Malang

06 November 2012

Advertisements
Posted in: Uncategorized